Friday, 30 September 2016

Peter Jackson Digadang Jadi Sutradara The Elder Scrolls

Sudah menjadi hal yang lumrah jika sebuah video game diangkat ke dalam bentuk film layar lebar. Sebut saja yang terakhir adalah Warcraft serta Assassin's Creed yang akan tayang dalam waktu dekat.

Peter Jackson Digadang Jadi Sutradara The Elder Scrolls

Hal ini pun nyatanya menjadi perhatian khusus dari Bethesda Softworks selaku pembesut dari game The Elder Scrolls. Meski ingin menuangkan game buatannya itu menjadi sebuah film, Bethesda tak mau terlalu terburu-buru.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh si pembuat film sebelum pada akhirnya The Elder Scroll misalnya, digarap menjadi film layar lebar. Salah satunya adalah hak penuh untuk mengendalikan film.

"Jadi, kami ingin developer kami yang memutuskan seperti apa film itu nantinya dan bukan sutradara, produser, atau studio. Walaupun mereka berkata 'oh tidak, Anda akan memiliki kendali penuh'," terang Pete Hines dari Bethesda dikutip detikINET dari Ubergizmo, Kamis (11/8/2016).

Kalaupun Elder Scrolls diangkat menjadi film, Bethesda mau Peter Jackson yang menyutradarai.

Kalaupun pada akhirnya The Elder Scrolls dijadikan film, Hines tidak keberatan jika sutradara yang menggarap punya nama besar, sebut saja Peter Jackson yang terkenal berkat film Lord of the Rings.

"Aku pikir jika Peter Jackson datang ke kantor Todd Howard (game designer Bethesda) dan berkata 'aku mau menggarap Elder Scrolls', mungkin akan menjadi pembicaraan serius yang Anda ingin dengarkan," pungkas Hines. (mag/fyk)

Sunday, 25 September 2016

Menkominfo-Niantic-Google Lanjut Bahas Pokemon Go

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan melanjutkan pertemuannya dengan pihak Niantic Labs selaku pengembang Pokemon Go setelah sebelumnya menemui bos Google Maps untuk membahas game tersebut.

Menkominfo-Niantic-Google Lanjut Bahas Pokemon Go

Pertemuan itu nantinya selain untuk membahas tentang bagaimana caranya menghindari objek vital nasional (obvitnas), juga untuk membahas kemungkinan untuk memanfaatkan Pokemon Go untuk mendorong sektor pariwisata.

"Kemarin ketemu Googe ngomongin Pokemon, mereka kan (Niantic) platformnya pakai Google Maps. Nanti Kominfo, Google, Niantic, ketemu lagi," kata Rudiantara di Ruang Serbaguna, Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis, (11/8/2016).

Adapun petinggi Google yang bertemu dengan Menkominfo kemarin, diantaranya adalah VP Engeering on Maps Hugh Williams, Product Management Director Ben Galbraith, dan Director of GEO NBU Lead, Suren Ruhela.

"Saya juga sudah bicara kemarin sama Pak Arief Yahya (Menteri Pariwisata), gimana manfaatin Pokemon Go untuk pariwisata, kita minta ke daerah-daerah," lanjut menteri yang akrab disapa Chief RA tersebut.

Meski Google tak berurusan langsung mengenai pengoperasiannya langsung, karena dikembangkan oleh Niantic, tapi Rudiantara mengatakan Pokemon Go yang mengandalkan fitur GPS dari layanan Maps dari Google yang di mana itu berkaitan dengan keamanan.

"Sebaiknya kerjasama untuk lokasi yang ningkatin produktivitas. Mereka (Google) mau tindak lanjut, dan mau dijadwalkan ketemu bareng sama Niantic," kata Rudiantara.

Pada pertemuan kemarin dengan Google, Menkominfo menyampaikan dua fokus yang tengah dijalankan oleh Indonesia, yaitu percepatan pembangunan jaringan broadband yang menyeluruh, baik dalam hal backbone maupun akses, serta peningkatan efisiensi industri ICT Nasional.

Selain itu juga, Rudiantara juga meminta Google yang membawahi layanan pemetaan, Google Maps untuk tak menempatkan obyek vital nasional dijadikan bahan permainan game mobile, seperti yang terjadi di Pokemon Go.

Sejak pertama kali diluncurkan pada Pokemon Go pada 6 Juli, Niantic meluncurkan di tiga negara, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Ketika itu, masyarakat Indonesia tertular demam Pokemon Go dengan mengunduhnya file instalasi APK.

Satu bulan kemudian, tepatnya 6 Agustus, Niantic menghadirkan secara resmi di 15 negara Asia, termasuk Indonesia yang ditandai dengan hadirnya Pokemon Go di toko aplikasi Play Store dan App Store. (rou/fyk)

Tuesday, 20 September 2016

Google Angkat Bicara Soal 'Raibnya' Palestina

 Palestina tidak muncul sebagai negara di layanan peta online Google Maps sehingga Google menuai kritikan dari banyak pihak. Raksasa internet itu akhirnya angkat bicara.

Google Angkat Bicara Soal Raibnya Palestina

Seperti dikutip detikINET dari Fortune, Kamis (11/8/2016), Google mengatakan bahwa Palestina memang tidak pernah ada sejak pertama kali layanan Google Maps meluncur.

"Tak pernah ada label Palestina di Google Maps, namun kami menemukan bug yang menghilangkan label untuk West Bank (Tepi Barat) dan Gaza Strip (Jalur Gaza). Kami bekerja secepatnya untuk memuat label itu kembali ke wilayah tersebut," demikian pernyataan Google.

Dengan kata lain, Google menyatakan belum pernah melabeli Palestina sebagai sebuah negara. Jawaban tersebut dirasa belum memuaskan karena Google tak menjelaskan mengapa mereka melakukan hal itu.

Padahal pada keterangan di Google Maps sendiri disebutkan Palestina merupakan negara di Timur Tengah yang diakui 136 negara anggota PBB sejak tahun 2012. Tapi wilayah Palestina tak dimunculkan secara jelas meski di beberapa area, misalnya jika pengguna Google Maps mengklik kota Ramallah, maka dijelaskan kalau Ramallah adalah kota Palestina.


Banyan netizen meradang pada Google. Ada petisi online bertajuk 'Google: Put Palestine On Your Maps!' di situs change.org yang dibuat oleh Zak Martin. Petisi tersebut kini sudah mengumpulkan lebih dari 250 ribu dukungan dan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

"Negara Palestina tidak muncul di Google Maps. Kenapa demikian? Israel yang didirikan di tanah Palestina jelas-jelas diakui (keberadaannya oleh Google Maps). Tetap tidak demikian dengan Palestina. Menurut Google, Palestina tidak ada," demikian bunyi protes dalam petisi tersebut.

"Kelalaian ini (tidak menyebutkan Palestina-red.) adalah penghinaan menyedihkan bagi rakyat Palestina dan merusak upaya jutaan orang yang terlibat dalam kampanye untuk mengamankan kemerdekaan dan kebebasan Palestina dari pendudukan serta penindasan Israel". (fyk/rns)

Thursday, 15 September 2016

Twitter Bebas dari Tuduhan Membantu ISIS

 Hakim federal di Pengadilan San Francisco membebaskan Twitter dari gugatan yang menuduh media sosial itu turut andil dalam aktivitas ISIS.

Twitter Bebas dari Tuduhan Membantu ISIS

Meski begitu, H. Orrick, Hakim Distrik AS di San Francisco memberikan kesempatan bagi penggugat untuk mengajukan tuntutan kembali, demikian dikutip detikINET dari Business Insider, Kamis (11/8/2016).

Penggugatnya adalah Tamara Fields, seorang wanita asal Florida, yang suaminya meninggal dalam sebuah serangan ISIS di pusat pelatihan polisi di Amman, Yordania. Fields menyebut Twitter membiarkan ISIS untuk menggunakan jaringannya dalam menyebar propaganda, menggalang dana dan mencari anggota baru.

Namun kemudian Fields mengaku sudah sepakat dengan Twitter dan menyebut hukum federal akan melindungi perusahaan dari tanggung jawab atas konten yang dipublikasikan oleh pihak ketiga pada layanannya.

Padahal sebelumnya Fields dengan keras 'menyerang' Twitter dengan menyebut kalau jejaring media sosial itu memberi kebebasan pada ISIS dalam mengurus akun Twitter resminya.

"Tanpa Twitter, pertumbuhan ISIS besar-besaran selama beberapa tahun terakhir menjadi grup teroris paling ditakuti di dunia tak akan terjadi," tulis Fields dalam gugatannya kala itu.

Tanggapan Twitter terhadap gugatan tersebut kala itu adalah, "Ancaman kekerasan dan kegiatan mempromosikan terorisme tak layak mendapat tempat di Twitter, dan seperti jejaring media sosial lainnya, aturan kami sudah memperjelasnya". (asj/fyk)

Saturday, 10 September 2016

Google Maps yang Kadang Membingungkan

Google Maps sedang menjadi bahasan. Google selaku pembuatnya menuai banjir kritik karena tidak memunculkan Palestina sebagai sebuah negara. Bukan kali ini saja layanan peta online itu menuai kontroversi.

Google Maps yang Kadang Membingungkan

Google menjelaskan bahwa Palestina memang belum pernah muncul sejak Google Maps pertama kali meluncur, tapi mereka tak mengatakan alasannya dengan jelas. "Tak pernah ada label Palestina di Google Maps," sebut raksasa teknologi tersebut.

Google Maps memang kadang membingungkan. Misalnya soal peta Crimea, wilayah yang diperebutkan oleh Ukraina dan Rusia. Di Rusia, pengguna Google Maps melihat Crimea sebagai wilayahnya. Sedangkan di luar Rusia, pengguna Google Maps melihat Crimea sebagai wilayah sengketa.

Google mengklaim sebenarnya ingin membuat peta yang sama untuk semua orang, tidak dibedakan karena alasan tertentu. Tapi kadang ada unsur politis atau hukum di mana mereka perlu mematuhi aturan di negara tertentu.

"Kami secara naif sebenarnya mengharapkan bisa memiliki satu peta dunia yang digunakan setiap orang secara sama, namun politik itu memang kompleks," sebut Ed Parsons, Geospatial Technologist Google yang dikutip detikINET dari Guardian, Kamis (11/8/2016).

"Pembuat peta kadang harus merepresentasikan sudut pandang yang berbeda. Kadang juga harus membuat pilihan, peta yang mematuhi hukum lokal atau tidak ada peta sama sekali," ucap seorang pakar perpetaan bernama Steven Feldman.

Beberapa negara punya aturan hukum tegas soal perpetaan negaranya. Misalnya India membuat aturan yang memungkinkan denda sampai 11,5 juta poundsterling bagi siapapun yang mempublikasikan informasi peta yang salah, terutama terkait perbatasannya dengan Pakistan dan China.

Di tahun 2010 bahkan hampir terjadi pertikaian militer saat Google Maps memberikan sedikit wilayah Kosta Rika ke Nikaragua. "Google Maps tidak seharusnya digunakan sebagai referensi untuk memutuskan aksi militer antara dua negara," kata Google ketika itu. (fyk/rns)

Monday, 5 September 2016

Instagram Jajal Fitur Save Draft

Instagram kemungkinan akan merilis fungsi Save Draft dalam waktu dekat. Jejaring sosial berbagi foto tersebut diketahui sedang menguji fitur yang bisa menyimpan postingan sebelum diupload.

Instagram Jajal Fitur Save Draft

Memang ada kalanya ketika sudah menyiapkan foto untuk diposting, ternyata waktunya kurang tepat untuk bisa dilihat banyak orang. Atau Anda baru saja memposting foto lain dan tidak mau membombardir timeline dengan terlalu banyak foto.

Nah, jika ada fitur Save Draft, kita tinggal memposting foto yang tertunda tersebut ketimbang harus mengulang lagi dari awal--terutama jika Anda sudah menyiapkan hashtag dan caption yang pas untuk postingan tersebut.

Dikutip dari Tech Crunch, Kamis (11/8/2016), Instagram menyebutkan fitur tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba sejak Juli. Sejumlah pengguna diberi kesempatan untuk menjajalnya. Mereka terlebih dahulu harus mengupdate Instagram dengan versi terbaru. Fungsi Save Draft akan ditemukan dengan melakukan tap di tombol back atau kembali setelah menyiapkan sebuah postingan.

Namun karena masih tahap uji coba, tidak semua pengguna bisa menjajalnya. Instagram berencana merilis fitur ini secara resmi, namun belum diketahui kapan ketersediaannya untuk seluruh pengguna. (rns/fyk)